Rumah impian harus berdiri di atas pembangunan yang aman dan sesuai aturan. Karena itu, banyak calon pembeli bertanya, siapa mengawasi pembangunan kawasan perumahan sejak awal hingga selesai? Selain itu, jawabannya membantu Anda menilai kualitas hunian.
Singkatnya, pengawasan melibatkan pemerintah, bank, asosiasi, dan warga. Oleh sebab itu, artikel ini menjelaskan siapa mengawasi pembangunan kawasan perumahan beserta tugas masing-masing.
Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dalam Pengawasan
Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011, pemerintah pusat dan daerah wajib membina serta mengawasi penyelenggaraan perumahan. Oleh karena itu, siapa mengawasi pembangunan kawasan perumahan bisa Anda lihat dari enam pihak berikut.
1. Pemerintah Daerah sebagai Pengawas Utama
Pemerintah daerah memberi izin dan memantau pelaksanaan kebijakan perumahan di wilayahnya. Selain itu, pemda paling memahami kondisi lapangan. Karena itu, kementerian pernah meminta pemda ikut memantau pembangunan oleh pengembang. Dengan begitu, pengawasan berjalan lebih dekat dengan lokasi proyek.
2. Dinas Perumahan dan Pekerjaan Umum
Dinas teknis membina, memantau, dan mengevaluasi pembangunan perumahan di tingkat kabupaten atau kota. Misalnya, petugas memeriksa kesesuaian gambar rencana dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, penyimpangan bisa terlihat lebih cepat. Selain itu, pengembang terdorong bekerja sesuai standar.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
Instansi ini umumnya memeriksa kesesuaian lokasi dengan tata ruang dan dokumen lingkungan. Oleh karena itu, pengembang tidak bisa membangun sembarangan di kawasan resapan air. Akibatnya, risiko banjir dan kerusakan lingkungan menurun. Dengan demikian, warga sekitar juga ikut terlindungi.
4. Sertifikat Laik Fungsi dan Kelayakan Huni
Setelah konstruksi selesai, pemerintah daerah menilai kelayakan bangunan sebelum menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF). Dengan demikian, rumah berkualitas buruk lebih mudah terdeteksi. Selain itu, pembeli mendapat kepastian bahwa rumah aman untuk keluarga. Sebab itu, pembeli sebaiknya menanyakan sertifikat ini sebelum serah terima.
5. Kementerian Perumahan untuk Program Subsidi
Pemerintah pusat ikut mengawasi rumah subsidi karena menyalurkan dana pembiayaan, seperti FLPP. Selain itu, pengembang rumah subsidi harus terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng). Akibatnya, pengembang nakal berisiko menerima sanksi, bahkan masuk daftar hitam.
6. Perbankan dalam Proses KPR
Bank memeriksa kondisi fisik rumah sebelum mencairkan kredit. Selain itu, bank menilai legalitas tanah dan kelengkapan dokumen. Dengan begitu, pembeli memperoleh lapisan perlindungan tambahan. Namun, pembeli tetap perlu memeriksa sendiri kondisi rumah saat survei.
Peran Asosiasi Pengembang dalam Menjaga Kualitas Mutu
Dalam konteks siapa mengawasi pembangunan kawasan perumahan, asosiasi ikut menjaga mutu proyek anggotanya. Namun, asosiasi bukan lembaga pengawas resmi, sehingga perannya melengkapi pengawasan pemerintah. Berikut enam peran utamanya.
1. Menyaring Keanggotaan
Asosiasi seperti REI, Apersi, Himperra, Appernas Jaya, dan Asprumnas menerima anggota yang memenuhi syarat. Selain itu, pengembang berstatus anggota biasanya punya rekam jejak lebih jelas. Oleh karena itu, pembeli bisa menjadikan keanggotaan sebagai bahan pertimbangan.
2. Menerapkan Kode Etik
Umumnya, asosiasi memiliki kode etik yang mengikat anggotanya. Misalnya, aturan tentang kejujuran promosi dan penyerahan rumah tepat waktu. Dengan demikian, anggota terdorong menjaga reputasi. Selain itu, pelanggaran etik bisa berujung teguran atau sanksi organisasi.
3. Membina Kemampuan Anggota
Asosiasi menggelar pelatihan dan forum teknis untuk anggotanya. Selain itu, forum ini memperkenalkan standar konstruksi terbaru. Akibatnya, kualitas bangunan ikut meningkat. Dengan begitu, konsumen menerima rumah yang lebih layak.
4. Menyerahkan Data Proyek ke Pemerintah
Pemerintah pernah meminta asosiasi menyerahkan daftar anggota beserta lokasi perumahan yang mereka bangun. Dengan begitu, petugas lebih mudah memantau proyek. Selain itu, data ini membantu membedakan pengembang resmi dan tidak resmi.
5. Bermitra dengan Pemerintah
Pemerintah menggandeng asosiasi dalam program pembangunan tiga juta rumah. Oleh sebab itu, asosiasi ikut menjaga mutu rumah anggotanya. Terlebih lagi, jumlah rumah yang menjadi kebutuhan masyarakat sangat besar. Selain itu, kemitraan ini mempermudah koordinasi saat muncul masalah.
6. Menjadi Jalur Pengaduan Konsumen
Konsumen bisa menyampaikan keluhan kepada asosiasi tempat pengembang bernaung. Selanjutnya, asosiasi dapat menegur atau menengahi persoalan. Namun, untuk pelanggaran serius, Anda tetap perlu melapor ke pemerintah daerah.
Baca Juga: Mengapa Izin Pembangunan Perumahan Harus Lengkap
Sonas Kenongosuko Raya
Setelah memahami siapa mengawasi pembangunan kawasan perumahan, Anda tentu menginginkan hunian yang terjamin kualitasnya. Salah satu pilihan menarik adalah Sonas Kenongosuko Raya.
Perumahan ini menawarkan desain modern minimalis dengan tata ruang efisien, estetika menarik, dan pemanfaatan cahaya alami. Selain itu, kawasannya rapi, bersih, dan tertata sehingga menciptakan suasana hunian yang sehat.
Dari sisi biaya, Sonas Kenongosuko Raya tergolong ramah di kantong. Pembeli bisa mewujudkan rumah pribadi melalui program cicilan, serta menikmati fasilitas bebas BPHTB dan biaya realisasi.
Lebih dari itu, lingkungan yang nyaman dan asri memberi kesejukan bagi keluarga, sementara lokasi strategis memudahkan aktivitas harian.
Segera hubungi tim marketing Sonas Multi Grand untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memiliki hunian yang aman, nyaman, serta memiliki legalitas yang jelas untuk masa depan.
Kesimpulan
Jadi, siapa mengawasi pembangunan kawasan perumahan? Jawabannya mencakup pemerintah daerah, dinas teknis, kementerian, perbankan, dan asosiasi pengembang. Selain itu, warga juga berhak melapor bila menemukan penyimpangan, misalnya jalan rusak atau fasilitas tidak sesuai janji. Oleh karena itu, pahami siapa mengawasi pembangunan kawasan perumahan sebelum membeli. Dengan begitu, Anda mendapat hunian yang aman dan sesuai aturan.
